TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi pedesaan melalui program Koperasi Merah Putih, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada rentenir maupun pinjaman ilegal.
Sebagian besar masyarakat desa kerap terjerat utang berbunga tinggi ketika mencari modal usaha, sehingga berisiko memperpanjang lingkaran kemiskinan.
Selain itu, harga hasil pertanian dan perikanan yang tidak stabil berpotensi merugikan produsen dan mengancam kesejahteraan desa, terutama jika tidak didukung mekanisme penyimpanan dan distribusi yang efektif.
Baca juga: Profil Ferry Juliantono, Dari Aktivis Jalanan hingga Menteri Koperasi
Dengan 44 persen penduduk Indonesia tinggal di desa, penguatan ekonomi pedesaan menjadi langkah krusial untuk mencegah urbanisasi berlebihan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui skema ini, pemerintah menyediakan pendanaan hingga Rp3 miliar per Koperasi Merah Putih melalui bank-bank Himbara.
Dana ini bertujuan memperkuat ekonomi desa, meningkatkan akses permodalan, dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir.
Selain modal, Koperasi Merah Putih juga dilengkapi dengan kantor, gudang penyimpanan, gudang berpendingin, apotek desa, klinik desa, dan unit simpan pinjam, untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya secara ekonomi.
Baca juga: Presiden Prabowo Resmikan Peluncuran 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Per 20 Oktober 2025, tercatat 81.613 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk, dengan 108 koperasi sudah operasional. Pemerintah menargetkan seluruh koperasi dapat beroperasi penuh pada akhir 2025.
Program ini diharapkan dapat menjadi fondasi ekonomi desa yang kuat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
