TajukNasional Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP), melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk meningkatkan kualitas hunian di kawasan pesisir Indonesia.
Fitrah Nur, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, menyatakan bahwa perbaikan rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu fokus utama. “BSPS Pesisir ini akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan anggaran Rp255 miliar,” ujarnya di Jakarta pada Minggu.
Selain BSPS, Kementerian PKP juga mengalokasikan dana sebesar Rp83,59 miliar untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh di enam kawasan, antara lain di Panjunan, Cirebon; Kepenuhan Tengah, Rokan Hulu; Jempol, Sumbawa; Wringtappareng, Wajo; Kali Code, Yogyakarta; dan Cibangkong, Bandung.
Program lainnya mencakup alokasi anggaran Rp30 miliar untuk pembangunan sanitasi di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). BP3, yang dibentuk sesuai dengan berbagai peraturan perundangan, bertugas untuk mempercepat program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengelola pendanaan untuk memastikan ketersediaan rumah yang sesuai dengan kebutuhan.
