TajukNasional Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menahan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait Harun Masiku. Menurut Boyamin, langkah ini penting untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.
“Kasus hukum harus berjalan murni tanpa dicampuradukkan dengan urusan politik. Kami meminta KPK segera membawa kasus ini ke pengadilan agar semuanya menjadi jelas,” ujar Boyamin, Jumat (27/12/2024).
Boyamin menegaskan bahwa dengan segera disidangkannya kasus ini, akan terlihat apakah Hasto benar-benar terlibat dalam kasus suap terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, atau tidak. “Proses hukum akan membuktikan apakah Hasto bersalah atau tidak,” tambahnya.
Menurut MAKI, penahanan terhadap Hasto seharusnya dilakukan tanpa penundaan, mengingat kasus korupsi biasanya selalu disertai dengan penahanan oleh KPK. “Perkara korupsi seperti ini semestinya langsung ditindaklanjuti dengan penahanan,” tegas Boyamin.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, seorang caleg dari PDI Perjuangan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa Hasto diduga kuat berupaya mengintervensi proses pergantian antar-waktu (PAW) agar Harun Masiku dapat menggantikan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR.
Dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12), Setyo mengungkapkan bahwa Hasto berusaha melibatkan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan fatwa terkait PAW tersebut. Selain itu, Hasto diduga mendorong agar Riezky bersedia digantikan oleh Harun Masiku dalam proses tersebut.
Hingga kini, KPK belum melakukan penahanan terhadap Hasto, meski statusnya sebagai tersangka telah diumumkan. Desakan publik untuk segera memproses kasus ini terus meningkat, mengingat kasus suap Harun Masiku telah menjadi sorotan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
