TajukNasional Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid melakukan rapat tertutup dengan Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 November 2024. Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen kedua kementerian untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas nasional melalui pengelolaan lahan dan perlindungan aset strategis negara.
Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, pertemuan ini bertujuan mengoordinasikan langkah strategis dalam tata kelola agraria yang mendukung kepentingan nasional, khususnya terkait dengan pertahanan.
“Bersama Menteri ATR/BPN, Bapak Nusron Wahid, kami menyambut kehadiran Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. Kita berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas tanah air dan tata kelola agraria yang lebih baik,” ujar Ossy.
Setelah pertemuan, Nusron Wahid menjelaskan beberapa poin utama yang menjadi fokus diskusi. Poin pertama adalah kerja sama dalam melindungi aset-aset Kementerian Pertahanan dan TNI dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Nusron, banyak aset TNI yang dulu dimiliki atau digunakan oleh Pangdam dan jajaran militer, kini telah berubah fungsi menjadi pusat komersial seperti mal dan hotel.
“Kami sepakat untuk melakukan penataan ulang sertifikasi aset-aset TNI. Ini langkah penting untuk memastikan agar aset negara yang diamanahkan kepada TNI tetap berada di tangan negara dan tidak diserobot,” jelas Nusron.
Ia menambahkan bahwa upaya perlindungan aset ini memerlukan dukungan ATR/BPN, baik dalam hal pengelolaan sertifikat lahan maupun pengawasan ketat terhadap proses pemanfaatannya.
Selanjutnya, Nusron dan Sjafrie juga membahas tentang percepatan pencetakan lahan sawah di Papua sebagai bagian dari program ketahanan pangan dan energi. Nusron menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan berfokus pada ketahanan pangan sebagai bagian dari keamanan nasional. Karena itu, proses pelepasan lahan dan sertifikasi untuk membuka sawah baru di Papua menjadi salah satu prioritas yang dibahas.
“Pak Menhan ingin tahu perkembangan terbaru terkait percepatan lahan untuk ketahanan pangan, terutama di Papua dan beberapa daerah lain,” tambah Nusron.
Selain itu, rapat ini juga membahas upaya penanganan konflik agraria yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Nusron menjelaskan bahwa konflik antara masyarakat, perusahaan, dan negara seringkali menimbulkan ketegangan yang berdampak pada keamanan. Konflik agraria yang tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi sistem pertahanan nasional, sehingga perlu kerja sama erat antara ATR/BPN dan Kementerian Pertahanan. “Kita sepakat untuk menangani konflik-konflik lahan yang sensitif ini agar tidak memicu ketegangan lebih jauh, terutama yang melibatkan konflik antara individu, korporasi, dan pemerintah,” jelas Nusron.
Terakhir, pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan untuk mengoptimalkan pengadaan lahan yang diperlukan TNI di masa depan. Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN diminta untuk menyiapkan lahan bagi kebutuhan perumahan prajurit, tempat latihan, dan pangkalan udara. Nusron menekankan pentingnya memastikan bahwa aset lahan untuk TNI tidak dialihfungsikan oleh pihak lain, yang sering kali menjadi tantangan dalam manajemen aset pertahanan.
“Ini akan menjadi prioritas kami ke depan. Kami diminta untuk menyiapkan lahan yang dibutuhkan TNI, baik untuk perumahan prajurit maupun fasilitas pendukung lainnya. Banyak aset TNI yang saat ini terancam dialihfungsikan, dan ini harus kita selamatkan,” pungkas Nusron.
Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertahanan, Nusron berharap upaya kolaboratif ini akan semakin memperkokoh perlindungan aset negara serta stabilitas nasional, baik dari segi agraria maupun pertahanan.
