Tajukpolitik – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengatakan PDIP harus tarik semua menteri dari kabinet Indonesia Maju jika PDIP ingin menggulirkan hak angket DPR untuk menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Ujang menyebut PDIP harus bersikap tegas, termasuk harus tarik semua menteri dari Kabinet Indonesia Maju.
Sebab, lanjut Ujang, sangat mengherankan jika PDIP gulirkan hak angket tapi hingga kini PDIP masih bagian dari parpol koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin. PDIP harus tegas.
“Kalau PDIP memelopori hak angket dan sekarang karena bagaimanapun PDIP masih di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf maka mestinya menteri-menterinya mundur,” tegas Ujang, Selasa (27/2).
Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, jika PDIP memelopori hak angket DPR namun para menteri partai banteng moncong putih masih di dalam kabinet maka hal itu menjadi aneh. Sebab, sama saja PDIP menggunakan standar ganda atu double standard.
“Ya bergerak saja sebagai pihak oposisi. Sehingga sangat jelas sikapnya kritis terhadap pemerintah terhadap Jokowi. Jadi jangan bermain di dua wilayah. Di satu sisi ada di kabinet di sisi lain mengkritisi Jokowi,” jelas Ujang.
“Jadi rakyat menilainya PDIP punya sikap yang jelas terkait persoalan pemilu. Maka ya cabut saja dan keluar dari kabinet lalu kritik keras soal Jokowi,” pungkas Ujang.
Untuk diketahui, hak angket dugaan kecurangan pemilu saat ini mulai rame dibahas. Hal ini pertama kali dihembuskan oleh calon presiden (capres) dari Koalisi PDIP, Ganjar Pranowo.
Usulan Ganjar tersebut diamini oleh Koalisi Perubahan yang digawangi oleh Nasdem, PKB dan PKS. Akan tetapi, usulan hak angket itu juga ditolak mentah-mentah oleh parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran.
