Tajukpolitik – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana, menyebut ada indikasi menjegal Anies Baswedan dari pencalonan sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024 mendatang.
Hal ini ia sampaikan menanggapi sikap cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Denny pun menuding sikap tersebut sebagai upaya menjegal Anies Baswedan.
Denny juga mengkritisi niat Jokowi yang ingin cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Sebagai wasit, dia berpendapat Jokowi tak boleh berpihak ke kandidat tertentu.
“Beliau adalah wasit. Kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua kesebelasan. Tidak boleh wasit mendukung tim Prabowo (Subianto) – (Ganjar) Pranowo, sambil berusaha mendiskualifikasi tim Anies Baswedan,” ujar Denny lewat akun Twitternya, @dennyindrayana, Rabu (31/5/2023).
Menurutnya, presiden yang tak netral melanggar konstitusi yang mengamanatkan pemilu yang jujur dan adil. Dia mengklaim Jokowi membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk ‘mencopot’ Partai Demokrat.
Memang, pada awal Mei lalu Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasasi atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor Perkara 487 K/TUN/2022. Putusan itu MA itu menegaskan kepengurusan sah Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Jokowi tidak bisa mengatakan ‘pencopetan’ partai sebagai hak politik Moeldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan,” ucapnya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi di hadapan para wartawan dan influencer menyampaikan jika ia akan cawe-cawe dalam urusan Capres dan Pilpres 2024 mendatang. Jokowi beralasan dia harus ikut campur karena ingin Indonesia menjadi negara maju.
Padahal, dalam kenyataannya selama hampir 10 tahun menjadi Presiden, Jokowi tak kunjung membawa Indonesia menjadi negara maju.
Seharusnya justru ketika ia menjadi presiden memiliki kesempatan yang besar untuk mewujudkan Indonesia, bukan malah saat ia tak lagi menjadi presiden. Bahkan lebih mirisnya ia memakai alasan tersebut untuk bersikap tidak netral.
