TajukPolitik – Ricky Kurniawan Chairul, Deputi Bakomstra DPP Partai Demokrat mengkritisi Sistem Informasi Rekapitulasi atau SIREKAP milik Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) lantaran pada sistem tersebut diduga memuat kecurangan.
Dalam hal ini, KPU dinilai tidak transparan. Ricky mengatakan, pihaknya melihat di real count, ada banyak kejanggalan di mana rekapitulasi C1 sebagai form resmi menurut konstitusi, tidak menjadi alat ukur data atau informasi.
“Pada real count KPU ditemukan banyak kejanggalan. Hal ini jelas akan mempengaruhi opini publik jika tidak segera diperbaiki,” ujarnya pada Jumat (32/02).
Dikatakan Ricky, rekapitulasi KPU melalui real count kemudian menjadi rujukan data publik di media sosial. Selain memengaruhi opini publik, ini bisa berpotensi terjadi kekacauan
“Atas terjadinya kegaduhan di masyarakat, yang ditimbulkan oleh SIREKAP, tentu KPU harus bertanggung jawab,” katanya.
Dengan anggaran yang begitu besar, lanjut Ricky, seharusnya KPU bisa memberikan informasi yang benar kepada publik.
“Dana yang digunakan KPU bersumber dari APBN. Untuk itu KPU harus sesegera mungkin memberikan informasi yang benar kepada masyarakat,” kata Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil Tangerang C ini.
Dirinya juga menduga, perolehan suara yang naik signifikan di server real count KPU dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk menguntungkan pihak lain.
“Jangan sampai kemudian kami sampai mengambil kesimpulan bahwa KPU melakukan pembiaran atau kesengajaan, kami khawatir situasi ini justru malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Ricky juga menegaskan, jika KPU terbukti dengan sengaja melakukan pembiaran atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh SIREKAP, maka dirinya bersama Partai Demokrat akan berdiri di barisan paling depan untuk menjaga kedaulatan rakyat.
“Sekali lagi, KPU harus serius menyikapi masalah ini, demi tegaknya penegakan hukum, demi tegaknya Pemilu yang bersih, jurdil, rahasia dan adil,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Ricky juga menegaskan, bahwa dirinya bersama DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, akan mengambil tindakan tegas apabila terdapat perbedaan suara C1 Plano yang dimliki Partai Demokrat dengan hasil rekap KPU di setiap Kecamatan.
“Karena DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang telah mempunyai form C1 komplet di semua TPS yang berada di Kabupaten Tangerang,” tegasnya
