TajukPolitik – Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon sentil Sekretaris Kabinet, Pramono Anung terkait penggunaan Istana Kepresidenan untuk pertemuan Jokowi dengan 6 Ketua Umum Partai Politik.
Seperti diketahui saat menjabat Wakil Ketua DPR Pramono Anung berpendapat, tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai politik dapat merusak marwah Istana Kepresidenan.
“Berkaitan dengan politik praktis dan bukan domain utama, ini betul berkaitan partai politik tertentu, sebaiknya dibicarakan di luar istana, kalau dibiarkan ini dapat menurunkan, marwah dan citra dari istana,” kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/4).
Pramono pun menilai, seharusnya SBY tidak menggunakan fasilitas negara demi kepentingan partai politik. Dia menyarankan bahwa jumpa pers yang dilakukan SBY semalam baiknya dilakukan di kantor partai, bukan di istana presiden.
Diketahui, Presiden SBY melakukan jumpa pers terkait alasan Yenny Wahid yang gagal bergabung dengan Demokrat semalam. Namun sayangnya, SBY menggelar konpers tersebut di kawasan istana negara yang notabene adalah fasilitas sebagai presiden.
Hal ini yang dinilai tidak etis seorang kepala negara yang gunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai politik.
Jansen pun memberikan sentilan terhadap Pramono Anung yang sekarang menjabat Sekretaris Kabinet.
“Pak @pramonoanung nuwunsewu: Apalagi skrg sebagai Sekab ikut ngatur lalu lintas pertemuan di Istana, tolong hal sama skrg sampaikan ke Presiden @jokowi: jangan beliau bahas politik praktis apalagi ngumpulkan partai-partai di istana. Seperti kata jenengan di berita itu: itu nanti dapat menurunkan marwah dan citra istana dll,” ujar jansen pada akun twitternya yang dikutip tajuknasional.com, Rabu (3/5).
“Maturnuwun sak durunge pak Sekab,” lanjutnya.
Sperti diketahui Jokowi mengumpulkan ketum partai politik pendukung pemerintah di Istana. Ada yang mengatakan bahwa pertemuan itu untuk menjodohkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun Prabowo sendiri menepisnya dan mengatakan pertemuan tersebut membahas ekonomi Indonesia.
Sementara Kepala Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengkritik langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa malam, 2 Mei 2023. Menurut Andi, sikap Jokowi tersebut tidak etis.
