Ia menyoroti bahwa sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup masih menjadi perdebatan hangat yang belum memiliki titik temu, dan harus dikaji secara menyeluruh dari berbagai perspektif.
Lebih lanjut, Herman menekankan urgensi merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), yang menurutnya berpotensi menimbulkan kekosongan hukum jika tak segera disikapi dengan revisi aturan yang komprehensif.
“Poin penting lain adalah kejelasan desain pemilu ke depan—bagaimana suara dikonversi menjadi kursi, bagaimana efisiensi anggaran dijaga, serta bagaimana kesetaraan antara pemilu nasional dan daerah bisa tercapai,” lanjutnya.
Ia juga membuka ruang diskusi untuk kemungkinan pemisahan jadwal antara pemilu legislatif nasional dan pilkada daerah sebagai langkah efisiensi dan pemurnian kontestasi politik.
Tak kalah penting, forum ini juga menggarisbawahi perlunya reformasi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu, yang selama ini masih dinilai menyimpan banyak persoalan dari sisi keadilan dan kepastian hukum.
“Semoga dari sini lahir gagasan-gagasan segar untuk memperkuat fondasi demokrasi kita ke depan,” tutup Herman.
