TajukPolitik – Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengingatkan bahwa presiden mempunyai hak prerogatif dalam memilih para menteri di kabinet.
Hal tersebut menanggapi keinginan Partai Golkar yang meminta jatah 5 kursi menteri kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Penetapan menteri itu adalah domainnya presiden. Dan berapa menteri, kepada partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).
Herman mengaku yakin, Prabowo akan berbicara dengan seluruh pimpinan partai politik (parpol) pendukung paslon nomor 2 terkait jatah menteri.
Bahkan, kata Herman, Ketua Umum Partai Gerindra itu kemungkinan sudah merumuskan terkait pembagian jatah menteri ke parpol pendukung.
“Saya kira Pak Prabowo sudah punya rumusannya lah, sudah punya rumusannya. Dan sebaiknya memang yg menjadi hak prerogatif presiden,” ujarnya.
Oleh karena itu, Herman mengimbau kepada semua pihak untuk menyerahkan kepada Prabowo untuk memutuskan siapa-siapa saja yang akan menjadi menteri.
“Ya biarkan Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, untuk mengambil keputusannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, saat ditanyai berapa jumlah menteri yang diinginkan oleh Partai Demokrat, Khaeron menjelaskan saat ini pihaknya masih fokus menunggu hasil pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Setelah itu pimpinan partai-partai ya akan berbicara dengan Pak Prabowo untuk merumuskan portofolio dan kriteria, mungkin juga nanti pada akhirnya keputusan ya ada di tangan presiden terpilih lah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu mengeklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.
