Tajukpolitik – Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengakui banyak upaya ganggu kesolidan KPP atau Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan berbagai manuver politik.
Hal tersebut semakin nyata setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) 2024.
Paloh berujar upaya ganggu kesolidan KPP karena KPP berharga. Sehingga banyak pihak yang mencoba menggangu koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Jawaban yang paling sederhana dengan common sense kita, karena dia berharga. Coba enggak ada harga, untuk apa diganggu? Karena dikhawatirkan, karena ada sesuatu yang diperlukan!” tegas Paloh, Senin (8/5).
Menurut Paloh, tidak mungkin ada gangguan apabila tidak ada pihak-pihak yang merasa khawatir dengan sikap politik KPP.
“Coba kita tidak punya value tidak punya harga, siapa yang mau datang?” tegasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya, Partai Demokrat mulai didekati oleh Partai Golkar dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Golkar sendiri telah tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sementara itu, PKB hingga saat ini masih berada dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra.
Adapun pertemuan Demokrat dengan Golkar maupun PKB terjadi dalam waktu yang berbeda.
Pertemuan antara Demokrat dan Golkar berlangsung di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Sabtu (29/4). PKB menyusul bertemu Partai Demokrat di Cikeas pada Rabu (3/5).
Pertemuan Demokrat dengan Golkar dan PKB ini menuai spekulasi politik bahwa KPP tengah dirayu oleh KIB dan KKIR agar mau ikut membentuk poros baru yakni koalisi besar.
Tak hanya diganggu dengan adanya pertemuan-pertemuan, KPP juga diganggu melalui aksi memalukan yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, terkait Partai Demokrat.
Moeldoko diketahui ingin mengambilalih dan membegal Partai Demokrat. Bahkan, saking berambisinya, Moeldoko melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan tuntutan membatalkan pengesahan kepengurusan DPP Partai Demokrat.
