TajukPolitik – SETARA Insitute, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, mencurigai adanya manuver Jokowi untuk meloloskan PSI ke dalam Parlemen.
Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pernah menginstruksikan pemberhentian sementara rekapitulasi penghitungan suara di sejumlah kecamatan.
Pemberhentian rekapitulasi sejak 18 Februari itu diikuti dengan pernyataan Bawaslu yang menyarankan SIREKAP dihentikan. Langkah itu dicurigai SETARA Institute.
“Keputusan KPU menghentikan dan menjadwalkan ulang pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi,” kata Direktur Eksekutif SETARA Insitute, Halili Hasan melalui siaran persnya, Rabu (21/2).
Halili menyebut ada tiga kecurigaan yang kini berkembang di publik. Akibat dari pemberhentian rekapitulasi tersebut.
“Pertama, untuk memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran. Kedua, untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Parlemen. Ketiga, untuk menggerus suara PDI Perjuangan,” paparnya.
Menurutnya, langkah itu diambil KPU dan Bawaslu karena adanya ketimpangan data, antara rekap manual dengan perhitungan secara daring melalui SIREKAP.
Karenanya, kata dia, kuat dugaan upaya itu diambil untuk kepentingan Jokowi meloloskan PSI ke parlemen. Mengingat saat ini, partai yang diketuai anak Jokowi, Kaesang Pangarep itu perolehan suaranya belum sampai empat persen.
“Penghentian rekapitulasi suara manual dan SIREKAP KPU merupakan strategi untuk mengondisikan suara demi kepentingan Jokowi yang diduga salah satunya terkait lolosnya PSI di parlemen,” terangnya.
Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyatakan empat sikap:
1. Koalisi menuntut agar seluruh anggota KPU dan Bawaslu mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban karena telah gagal mengemban amanat rakyat untuk menyelenggarakan Pemilu yang Luber dan Jurdil.
Jika mereka tidak mengundurkan diri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus memberhentikan mereka akibat begitu banyak pelanggaran sangat fatal dan serius yang mereka lakukan.
2. Koalisi juga menuntut agar penyelenggara dan pengawas baru dapat segera direkrut agar Pemilu dapat dilaksanakan ulang secara demokratis sebelum periode pemerintahan Jokowi habis.
3. Sebagai pembayar pajak untuk menggaji para wakil rakyat, Koalisi memerintahkan kepada Anggota DPR RI agar menggunakan seluruh hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu pada Pemilu 2024, khususnya Hal Angket.
4. Koalisi juga mendorong agar elemen-elemen demokrasi baik dari kalangan perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan media untuk mengonsolidasikan diri mereka dalam rangka menghentikan kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya dengan membajak Pemilu dan Demokrasi Indonesia.
