Tajukpolitik – Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jendral Purn Dudung Abdurachman, mengatakan tak hanya aparat TNI dan Polri saja yang harus netral, tapi juga Badan Intelijen Negara (BIN).
Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang ingin agar aparat penegak hukum, terutama TNI dan Polri netral di pemilu 2024.
Dudung juga meyakini jika saat ini TNI dan Polri tetap netral di Pemilu 2024. Ia menyebut pimpinan TNI-Polri juga paham terkait netralitas dan akan beri tindakan tegas jika jajarannya di bawahnya melenceng dalam proses pesta demokrasi 2024.
“Saya punya keyakinan mereka punya sapta marga, sumpah prajurit, dan wajib TNI dan Tribrata. Tidak ada kalau misalnya ada ketidaknetralan. Saya yakin, pimpinan TNI maupun Polri kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas karena sudah tahu aturan ketentuan,” ujar Dudung di JCC, Senayan, Minggu (4/2).
Dudung lantas berharap Megawati mestinya juga bisa menyampaikan pesan netral itu kepada BIN.
“Kemarin gak dibilang juga kok, BIN-nya kok netral. Harusnya bilang juga dong BIN juga netral,” ujar Dudung. Menurut Dudung, netralitas di BIN juga harus ditegaskan. Dia menyinggung itu karena sempat ramainya isu temuan pakta integritas yang diduga ditandatangani Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.
“Kan sudah ada kenyataan yang di Papua tuh. Yang pernyataan beredar di media,” ujar Dudung.
Dudung menuturkan dugaan BIN itu sudah mencuat sehingga mestinya Megawati juga menaruh perhatian.
“Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu, itu dari mana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong, kan begitu kan. Kalau TNI-Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya ya, saya yakin TNI-Polri gak usah takut,” ungkap Dudung.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung agar aparat penegak hukum khususnya TNI-Polri tak melakukan intervensi kepada rakyat Indonesia pada pemilu 2024 nanti.
