TajukPolitik – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, saat menjadi narasumber dalam sebuah diskusi virtual, mengatakan Ganjar Pranowo dibiayai sebagai Gubernur Jateng bukan sebagai calon presiden (capres).
“Jangan lupa rakyat melalui pajaknya membiayai mereka (pejabat negara). Jadi Ganjar dibiayai sebagai Gubernur Jawa Tengah bukan di biayai sebagai capres, pun Prabowo dibiayai sebagai Menteri Pertahanan bukan sebagai capres,” kata Refly, Minggu (2/7).
Bakal calon presiden (Bacapres) berstatus pejabat negara, rentan konflik kepentingan. Kegiatan yang dilakukan bisa bias apakah tugas negara, atau demi pencapresan.
Sosok yang akrab disapa RH itu mewanti-wanti, pejabat negara untuk fokus menunaikan tugasnya. Jangan malah sibuk cawe-cawe politik seperti yang dilakukan Ganjar beberapa waktu lalu di Jakarta.
Strategi pencitraan Ganjar ini dapat dilihat saat anak buah Megawati Soekarnoputri itu menelpon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Kepada Heru, Ganjar dengan menyampaikan keluh kesah pedagang Pasar Warakas, Jakarta Utara. Refly Harun mengatakan Ganjar bukan dalam kapasitas atasan Heru, juga bukan warga DKI Jakarta.
“Ganjar standingnya apa? kalau dia standingnya adalah Gubernur Jawa Tengah ya nggak boleh dong. sesama bis kota kan dilarang saling mendahului,” sindir RH.
Ganjar sendiri saat ini kerap berkeliling blusukan ke berbagai daerah menkampanyekan diri sebagai capres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Bahkan kerap menampung aspirasi warga dari berbagai daerah namun melupakan aspirasi warga Jateng.
Jateng sendiri saat ini masih jadi provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Bahkan untuk mengatasi banjir ron saja Ganjar selama dua periode tidak mampu. Daerah pantura Jateng masih sering direndam banjir rob, bahkan di daerah Pati bisa mencapai lebih dari satu minggu terendam.
