TajukPolitik – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mulai menunjukkan perbedaan pandangannya di ruang publik.
Terbaru, cawapres yang juga Ketum PKB Cak Imin memiliki perbedaan pendapat dengan PKS terkait perpindahan ibu kota negara.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu misalnya secara lantang menolak perpindahan ibu kota dari DKI Jakarta menuju IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
Sementara Cak Imin berjanji jika terpilih tetap melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan amanat Undang-Undang atau UU.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) Yasin Mohammad mengakui dua partai itu memang memiliki perbedaan sikap terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, di Parlemen, PKS memang menolak sementara PKB mendukung dan ikut mengesahkan UU IKN.
“Kalau PKS sendiri terkait IKN jelas sikapnya di parlemen, juga ini suara konsisten PKS yang barangkali bisa menjadi isu seksi menambah elektabilitas PKS terutama segmen pemilih yang kontra dengan IKN. PKB justru yang mengusulkan pengesahan UU IKN,” kata Yasin, Rabu (29/11).
Yasin pun enggan mengakui perbedaan pendapat ini akan berujung kepada perpecahan hubungan antara dua partai itu di Koalisi Anies. Namun, ia sekali menegaskan, bahwa PKB dan PKS memang memiliki perbedaan sikap terkait pembangunan IKN.
“Jadi antara PKB dan PKS memang berbeda sikap terkait IKN,” jelas Yasin.
Yasin lantas mengingatkan, soal narasi yang kerap menyebakan benturan atau kadang tidak produktif saat masa kampanye Pilpres 2024. Salah satunya, kata Yasin, terkait perbedaan pandangan terkait IKN antara PKB dan PKS.
“Karenanya manajemen kampanye dalam tim pemenangan dan kolaisi ini sangat penting, terutama dan mengelola isu yang berpotensi berimpact pada elektabilitas,” jelas Yasin.
Yasin menyarankan, dua partai ini memperbaiki sistem dan manajemen kampanyenya. Yasin berharap, partai yang tergabung dalam koalisi perubahan mulai melakukan perbaikan di internal saat masa kampanye Pilpres 2024.
“Hanya soal manajemen kampanye saja. Perbaikan perbaikan internal biasanya terjadi,” tandas Yasin.
