TajukNasional Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), tengah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan agar rekomendasi partainya tetap berada di tangannya untuk Pilkada Kota Makassar 2024. ARA berusaha mempertahankan posisinya sebagai calon dengan mengamankan dukungan dari partainya dan menjalin koalisi dengan PKS.
ARA bersama Amri Arsyid, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulawesi Selatan, telah sepakat untuk berkoalisi dalam Pilkada Makassar 2024. Kesepakatan ini diumumkan di hadapan Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni’matullah, di ruangan Wakil Ketua Gedung DPRD Sulsel pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dalam pertemuan tersebut, ARA menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi sekaligus melaporkan perkembangan koalisi dengan PKS.
“Saya dengan Ketua DPW PKS Sulsel (Amri Arsyid), Insya Allah kesepakatan kami ini bisa langgeng dan sampai menerima B1-KWK. Kami juga akan bersilaturahmi dengan parpol lain. Pertemuan ini sekali lagi sangat penting,” kata ARA, usai pertemuan.
Saat ini, koalisi antara Demokrat dan PKS masih belum cukup untuk memenuhi syarat pendaftaran ke KPU. PKS memiliki 6 kursi, sedangkan Demokrat memiliki 3 kursi, totalnya 9 kursi. Mereka masih membutuhkan 1 kursi lagi untuk memenuhi persyaratan 10 kursi yang diperlukan. Oleh karena itu, mereka sedang mengincar Partai Hanura yang memiliki 2 kursi di DPRD Makassar hasil Pemilu 2024.
ARA menjelaskan bahwa meski banyak calon daerah (cakada) yang juga menerima surat tugas, ia berusaha keras untuk mengamankan dukungan dari Hanura. Setelah pertemuan dengan Amri dan Ni’matullah, ARA melakukan video call dengan Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang, untuk membahas langkah selanjutnya.
Sementara itu, deklarasi koalisi ARA dan Amri ini berpotensi mengganggu rencana paket Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham. Paket tersebut membutuhkan dukungan dari Demokrat untuk melengkapi koalisi Golkar, Hanura, dan Perindo, yang saat ini mengantongi total 9 kursi.
ARA menegaskan bahwa langkah politiknya tidak berkaitan dengan Aliyah Mustika Ilham. “Di Demokrat itu punya mekanisme, punya sistem, dan sampai sekarang Ibu Aliyah tidak pernah mendaftar sebagai balon Wali Kota Makassar di Demokrat,” ujar ARA. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, tidak ada nama Aliyah sebagai pendaftar calon wali kota melalui Demokrat.
Amri Arsyid, di sisi lain, mengungkapkan bahwa soal siapa yang akan menjadi calon wali kota atau wakil wali kota akan dibicarakan lebih lanjut. Namun, ia menegaskan bahwa koalisi antara Demokrat dan PKS adalah langkah awal yang penting. “Insya Allah Demokrat dan PKS akan berkoalisi dalam pilwalkot. Tentu kami berharap juga nanti, Hanura,” ungkap Amri.
Ullah, Ketua DPD Demokrat Sulsel, menyatakan bahwa ada kesepahaman antara Demokrat dan PKS untuk bersama-sama dalam Pilwalkot Makassar 2024. Menurutnya, langkah selanjutnya adalah mencukupkan jumlah kursi dan menentukan siapa calon wali kota dan wakil wali kota. “Sebagai pengurus DPD Demokrat Sulsel, tugas dan kewajiban saya untuk memberikan skema dan opsi yang tersedia untuk DPP. Bukan opsi tunggal,” kata Ullah.
Koalisi Demokrat dan PKS, jika berhasil, diharapkan dapat memaksimalkan peluang mereka dalam Pilkada Makassar 2024 dan memenuhi semua persyaratan pendaftaran dengan dukungan dari partai-partai terkait.
