“Harus ada keseimbangan antara kontribusi PTPN terhadap keuangan negara dan tanggung jawab ekologis. Kawasan ini seharusnya mampu menjadi penyimpan air alami, bukan justru penyebab bencana,” ujarnya.
Herman juga menyoroti program penghijauan yang telah dilakukan, seperti penanaman satu juta pohon keras — antara lain mahoni, akasia, ketapang, dan pinus — sebagai bagian dari solusi jangka panjang memperkuat daya serap air dan menahan laju air permukaan.
Ia menegaskan bahwa BAKN DPR RI akan terus memantau dan mendorong BUMN seperti PTPN untuk memperbaiki tata kelola lahan secara menyeluruh agar benar-benar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Program semacam ini tak boleh berhenti di seremoni. Kita harus pastikan bahwa kebijakan dan implementasinya berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” tutup Herman.
