TAJUKNASIONAL.COM — Anggota Komisi XI DPR RI, Tommy Kurniawan, mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian regulasi yang adil dan realistis bagi pelaku usaha di kawasan berikat. Ia menilai saat ini banyak pelaku industri yang justru bingung akibat tumpang tindih aturan, terutama soal pembatasan penjualan ke pasar domestik dan pengawasan bea cukai yang dianggap tidak sinkron.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Cabang Jawa Timur Raya, Selasa (20/5/2025), di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.
Tommy Kurniawan menyayangkan tidak tersampaikannya aspirasi para pengusaha langsung kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) karena jadwal rapat yang tidak bersamaan. Ia menilai masalah klasik kawasan berikat—seperti sulitnya menjual produk ke pasar dalam negeri—perlu segera dicarikan solusi konkret.
“Saat ekspor sedang lesu, justru banyak pengusaha tidak bisa bertahan karena akses ke pasar lokal dibatasi. Ini sangat kontraproduktif. Harus ada penyesuaian yang adil, supaya industri tidak kolaps,” tegasnya.
