TAJUKNASIONAL.COM Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025).
Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah penting untuk memperkuat stabilitas politik nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, pertemuan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden bersama para pejabat terkait membahas sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas politik nasional, memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Teddy dalam keterangannya.
Baca Juga: Transportasi Modern untuk Rakyat; Komitmen Presiden Prabowo dalam Mewujudkan KRL Jabodetabek Baru
Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga pemerintahan dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan nasional tidak dapat berjalan optimal tanpa kolaborasi yang kuat antara kementerian, lembaga, dan sektor swasta.
“Presiden menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan demi mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” lanjut Teddy.
Selain itu, pertemuan juga membahas strategi jangka menengah pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global, termasuk penguatan arus investasi langsung (FDI) dan penataan kebijakan hilirisasi sumber daya alam.
Presiden menilai langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tegas Soal Utang Whoosh: Saya yang Tanggung Jawab!
Pertemuan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan arah kebijakan ekonomi nasional tetap solid, stabil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
