TAJUKNASIONAL.COM — Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub menegaskan perlunya investigasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM, eksploitasi anak, dan perdagangan manusia dalam kasus yang melibatkan mantan karyawan Oriental Circus Indonesia (OCI). Ia menyerukan keterlibatan serius negara untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara adil dan transparan.
“Aparat hukum harus segera menyelidiki kasus OCI secara tuntas dan independen,” kata Muslim saat audiensi bersama para eks karyawan OCI di Gedung DPR RI, Rabu (23/4/2025).
Muslim Ayub menegaskan, jika ditemukan unsur pelanggaran HAM berat, maka pelaku—baik individu maupun institusi—harus diproses secara hukum. Tak hanya penindakan, ia juga menyoroti pentingnya program pemulihan menyeluruh bagi para korban.
“Pemulihan tidak cukup formalitas. Harus berbasis kebutuhan korban: dukungan psikologis, kejar paket pendidikan, hingga pelatihan keterampilan,” jelas politisi Fraksi PAN itu.
Muslim Ayub mengusulkan adanya audit izin dan praktik lembaga hiburan yang melibatkan anak-anak, serta menyatakan akan mendorong revisi undang-undang untuk memperketat pengawasan terhadap industri seperti pertunjukan keliling dan sirkus.
“Industri hiburan yang melibatkan anak harus diawasi ketat dari sisi ketenagakerjaan dan perlindungan anak,” tegasnya.
Muslim Ayub juga menekankan pentingnya membangun sistem pelaporan yang mudah diakses, aman, dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Ia mengingatkan bahwa banyak korban kerap bingung ke mana harus mengadu, sehingga negara perlu memastikan adanya kanal pelaporan yang jelas di tingkat lokal.
“Peran Pemda, Dinas Sosial, dan KPAI daerah krusial untuk pengawasan dan perlindungan korban,” ujarnya.
Selain pelanggaran terhadap pekerja, Muslim juga menyoroti dugaan pemerasan oleh oknum terhadap OCI, dan meminta agar hal itu diselidiki secara terpisah agar tidak mengaburkan isu utama.
Ia berkomitmen untuk mengawal langsung proses penyelidikan hingga para penyintas mendapatkan keadilan.
“Saya percaya pada cerita kalian. Saya tidak akan membiarkan ini menjadi berita yang berlalu. Negara harus hadir dalam pemulihan hak dan keadilan,” tutupnya.
