Ia tak menampik bahwa penarikan pajak digital, terutama dari raksasa teknologi asing, menghadapi hambatan dalam bentuk regulasi lintas negara. Namun, Marwan Cik Asan menegaskan bahwa tantangan tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk menunda aksi.
“Kalau tidak mulai sekarang, selamanya kita hanya akan gali sumber pajak yang itu-itu saja. Padahal masyarakat sudah mulai merasa jenuh dan tidak adil,” katanya.
Marwan juga menyoroti ketimpangan dalam beban pajak, terutama bagi kelompok wajib pajak yang merasa terus menjadi sasaran penarikan, sementara sektor baru seperti digital belum tersentuh optimal.
“Ada 159 wajib pajak yang tidak jadi lapor. Mereka bilang, ‘saya lagi, saya lagi.’ Ini menandakan ada ketidakadilan dalam sistem kita yang harus diperbaiki,” ucapnya.
Lebih lanjut, Marwan menekankan bahwa digitalisasi sistem perpajakan bukan sekadar tren, tapi kebutuhan mendesak. Ia mengajak semua pihak, termasuk DPR, pemerintah, dan masyarakat, untuk mendorong percepatan pemanfaatan potensi digital ini.
“Pajak masih menjadi tulang punggung APBN kita. Maka, tugas kita bersama menjaga dan memperluas sumber-sumbernya,” pungkasnya.
