TAJUKNASIONAL.COM Dukungan Komisi II DPR RI terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat apresiasi dari Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan. Apresiasi tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025), terkait penambahan pagu anggaran tahun 2026.
Ossy menegaskan, peningkatan anggaran akan diarahkan pada dua hal utama: penyempurnaan sistem pelayanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, 80 persen tugas ATR/BPN bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga tambahan dukungan dari DPR harus menghasilkan layanan yang lebih cepat, sederhana, namun tetap akurat.
“Produk yang kami keluarkan bersifat hukum, sehingga percepatan tidak boleh mengurangi ketelitian. Dengan 527 satker di seluruh Indonesia, pelayanan harus semakin efisien dan mudah diakses publik,” jelas Ossy.
Selain reformasi sistem layanan, pembenahan SDM juga menjadi perhatian. Ossy menyebut pentingnya rotasi pegawai melalui tour of duty dan tour of area agar aparatur ATR/BPN tidak terjebak dalam zona nyaman dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai daerah.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi II DPR juga menyoroti program prioritas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ossy mengakui program ini masih menyisakan pekerjaan besar. Dari total 126 juta bidang tanah, sekitar 25 persen belum bersertifikat.
“Target PTSL 2026 naik menjadi 1,9 juta bidang tanah setelah sebelumnya turun menjadi 1,3 juta di 2025. Dukungan DPR sangat berarti untuk memastikan percepatan ini berjalan optimal dan mencegah konflik pertanahan di masa depan,” ungkapnya.
Ossy berharap, pengawasan dari DPR RI terus berlanjut agar manfaat PTSL benar-benar dirasakan masyarakat.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
