TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Penanganan Kejahatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup Tahun 2025, pada Jumat (7/11/2025).
Rapat dipimpin oleh Brigjen Pol. Irwansyah, Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Dalam paparannya, Brigjen Irwansyah menegaskan bahwa kejahatan SDA dan lingkungan hidup masih menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem serta perekonomian nasional. “Kejahatan terhadap kekayaan negara bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat dan masa depan lingkungan. Penanganannya harus lebih tegas dan terkoordinasi,” ujarnya.
Baca Juga: Kemenko Polkam Kawal Penguatan Industri Pertahanan Nasional di PT Pindad Bandung
Data triwulan III tahun 2025 menunjukkan masih tingginya aktivitas pertambangan ilegal, pembalakan liar, penyelundupan hasil laut, hingga keterlibatan warga negara asing dalam eksploitasi SDA tanpa izin. Meski tingkat penyelesaian kasus (clearance rate) meningkat dari 44% menjadi 51%, angka tersebut belum mampu mengimbangi kompleksitas modus kejahatan yang terus berkembang.
Tantangan lain yang diidentifikasi antara lain benturan kepentingan lokal, banyaknya titik tambang ilegal, rendahnya izin pertambangan rakyat, serta terbatasnya anggaran pengawasan.
Sebagai tindak lanjut, Polri dan kementerian terkait menyiapkan langkah jangka pendek dan panjang yang mencakup operasi penertiban, penguatan intelijen, peningkatan kapasitas penyidik, serta sinergi lintas sektor.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tengah mengembangkan teknologi aplikasi pengaduan dan pengawasan digital, agar masyarakat dapat melaporkan pelanggaran di sektor lingkungan, kelautan, dan perikanan secara cepat dan terintegrasi.
“Dengan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan, implementasi rekomendasi Kemenko Polkam diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan menekan kerugian negara akibat kejahatan SDA dan lingkungan hidup,” tegas Irwansyah.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
