TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menegaskan bahwa rencana redenominasi rupiah belum akan dibahas atau direalisasikan dalam waktu dekat.
“Belum kita bahas. Ya, tidak dalam waktu dekat,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Pernyataan tersebut menanggapi wacana redenominasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029. Airlangga menegaskan bahwa pembahasan di tingkat pemerintah belum sampai pada tahap pelaksanaan, termasuk soal dukungan politik dari Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti kita bahas, ya,” ujarnya singkat.
Baca Juga: Menko Airlangga Ingatkan Dampak Inflasi dari Kebijakan Redenominasi Rupiah
Dalam PMK 70/2025, Kementerian Keuangan mencantumkan empat rancangan undang-undang (RUU) prioritas, salah satunya RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi). RUU tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2027.
Rencana redenominasi ini bertujuan menyederhanakan nilai nominal rupiah tanpa mengubah daya beli masyarakat. Misalnya, nilai Rp1.000 setelah redenominasi akan menjadi Rp1, tanpa mengubah nilai riil barang atau jasa.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. Namun, sejumlah ekonom menilai kebijakan tersebut memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan distorsi psikologis atau inflasi jangka pendek di masyarakat.
Dengan demikian, meskipun wacana redenominasi rupiah telah masuk dalam rencana strategis pemerintah, pelaksanaannya masih jauh dari realisasi dan akan melalui kajian komprehensif lintas kementerian sebelum keputusan final diambil.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
