TAJUKNASIONAL.COM Pemerataan ekonomi kembali menjadi sorotan dalam kebijakan pemerintah. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menilai pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat tinggi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di lapisan bawah.
Dalam Seminar Nasional INDEF bertema Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026, Muhaimin menyinggung adanya “kemacetan struktural” yang membuat pertumbuhan PDB tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut distribusi hasil pembangunan masih tertahan di kelompok tertentu. “Ekonomi tidak menetes dari atas ke bawah. Ia tertahan di kantong-kantong sebagian orang,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
Baca Juga: Pemerintah Perkuat Hulu–Hilir Program SMK Go Global, 500 Lulusan Disiapkan Berangkat
Muhaimin menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan perubahan pendekatan, dari pola trickle-down effect menjadi pembangunan yang tumbuh dari desa dan komunitas akar rumput. Menurutnya, strategi tersebut lebih realistis untuk mempercepat pengurangan kesenjangan.
Ia juga mengingatkan pernyataan Presiden Prabowo saat Harlah PKB, bahwa mengandalkan kekayaan yang menetes dari kelompok kaya ke masyarakat bawah membutuhkan waktu sangat lama. Karena itu, pemerintah kini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai motor utama pertumbuhan.
Program pengentasan kemiskinan pun diarahkan tidak lagi bergantung pada bantuan karitatif, tetapi meningkatkan kapasitas dan kemandirian warga. Muhaimin menilai pendekatan tersebut menjadi fondasi perubahan yang secara langsung dapat memutus ketimpangan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa pembentukan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat merupakan bukti komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan kesejahteraan tumbuh dari bawah. “Hanya dengan pemberdayaan kita dapat mengurai kemacetan struktural,” kata Muhaimin.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
