TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah terus berupaya membuka peluang investasi di kawasan transmigrasi melalui pembenahan mekanisme Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT). Langkah ini menjadi bagian dari strategi baru Kementerian Transmigrasi untuk menjadikan wilayah transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat membuka IPT Investment Forum di Jakarta, Rabu (9/10). Dalam forum yang dihadiri puluhan pelaku usaha itu, ia menyampaikan bahwa paradigma transmigrasi kini telah bergeser menjadi motor pembangunan ekonomi daerah.
“Transmigrasi hari ini bukan lagi sekadar perpindahan penduduk, tetapi sudah berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Investasi menjadi salah satu komponen penting untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi,” ujar Menteri Iftitah.
Baca Juga: AHY: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Jadi Kunci Sukses Pembangunan Berkelanjutan
Forum investasi ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat sektor-sektor unggulan di wilayah transmigrasi. Hal tersebut sejalan dengan Permen Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 yang mencakup kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pertambangan.
Menurut Iftitah, masuknya investasi di kawasan transmigrasi akan berdampak ganda: meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan menumbuhkan daya beli masyarakat.
“Kalau lapangan kerja terbuka bagi masyarakat transmigrasi dan masyarakat lokal, maka akan tumbuh pendapatan dan konsumsi rumah tangga. Inilah efek berantai yang kita harapkan,” jelasnya.
Salah satu perusahaan yang menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini adalah PT Pesona Khatulistiwa Nusantara di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Direktur perusahaan, Tria Suprajeni, menyebut pihaknya tak hanya fokus pada bisnis pertambangan, tetapi juga ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi sekitar.
“Kami memberikan beasiswa bagi sekitar 1.100 pelajar dan mahasiswa, dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi. Kami juga bermitra dengan 79 petani kakao dan membangun perusahaan khusus untuk menampung hasil panen mereka,” ujar Tria.
Baca Juga: AHY Tegaskan Pangan, Air, dan Energi Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia
Lebih lanjut, Menteri Iftitah menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi di Papua akan mengedepankan pendekatan transmigrasi lokal, yakni membangun kawasan ekonomi baru tanpa memindahkan penduduk antarwilayah.
Kebijakan ini mendapat dukungan dari Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (PEPMT), Velix V. Wanggai, yang juga menjabat Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
“Kolaborasi lintas sektor bersama Kementerian Transmigrasi akan mempercepat realisasi pembangunan ekonomi di Papua dengan melibatkan masyarakat lokal,” kata Velix.
Melalui IPT Investment Forum 2025, Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
