TAJUKNASIONAL.COM Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Pertemuan tersebut membahas langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait musibah robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa sebanyak 67 orang.
Dalam pertemuan itu, Menteri Dody menegaskan kesiapan Kementerian PU untuk memberikan pendampingan teknis bagi pondok pesantren di seluruh Indonesia, terutama terkait keamanan struktur bangunan dan kepatuhan terhadap izin pendirian gedung (PBG). Sebagai langkah cepat, Kementerian PU akan membuka layanan hotline konsultasi pesantren melalui Call Center 158.
“Untuk anggaran pondok pesantren selama ini memang ada di Kementerian PU. Mulai Senin depan, kami akan membuka hotline konsultasi bagi pondok pesantren. Jika ada yang ingin dicek kelayakan bangunannya, bisa langsung hubungi hotline tersebut dan tim teknis akan turun ke lokasi,” jelas Dody.
Baca Juga: Kementerian PU: Baru 50 Pesantren di Indonesia Miliki Izin Bangunan Resmi (PBG)
Ia menambahkan, pelaksanaan audit bangunan akan dilakukan oleh tim dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang memiliki jaringan kerja di seluruh Indonesia. “Kami optimistis bisa bergerak cepat. Anggarannya cukup dari APBN, namun kami juga membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian PU juga akan melakukan sampling audit di sembilan provinsi yang memiliki jumlah pondok pesantren terbanyak, di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan. Bagi pesantren yang tidak termasuk dalam wilayah sampling, audit dapat diajukan melalui hotline nasional.
“Kami kerjakan secara paralel. Input dari masyarakat sangat penting. Tim di lapangan sudah mulai melakukan pendataan dan audit untuk memastikan keselamatan bangunan,” tutur Dody.
Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Pesantren yang berfokus pada audit struktur dan pembenahan perizinan bangunan. Ia menegaskan bahwa seluruh pembangunan pesantren harus memiliki izin PBG, dan meminta pembangunan tanpa izin untuk dihentikan sementara.
“Pembangunan sekecil apa pun wajib memiliki izin PBG. Kami sudah perintahkan agar pesantren menghentikan kegiatan pembangunan sampai izin keluar. Satgas akan melakukan audit dan verifikasi data bersama masyarakat dan pemerintah daerah,” tegas Muhaimin.
Baca Juga: DPR RI Tegaskan Tragedi Ponpes Al Khoziny Harus Jadi Pelajaran Nasional
Menurutnya, langkah ini mendesak karena banyak pesantren yang telah berdiri ratusan tahun dan belum tersertifikasi layak bangun. “Kita tidak ingin ada lagi musibah yang memilukan seperti di Sidoarjo. Mari kita pastikan setiap pesantren berdiri dengan aman dan berizin,” pungkas Menko Muhaimin.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
