TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa perubahan struktur organisasi pemerintahan harus dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Yusril dalam Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 yang digelar di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Entry meeting ini menandai tahapan awal pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) bersama Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Baca Juga: Muhaimin Hadiri Peluncuran 8 Buku Rekam Jejak Yusril Ihza Mahendra
Yusril menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi fase transisi penting seiring perubahan nomenklatur dan konsolidasi kelembagaan dalam Kabinet Merah Putih. Namun, dinamika tersebut tidak boleh menurunkan kualitas tata kelola keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
“Perubahan struktur organisasi justru harus menjadi momentum untuk memperkuat fondasi tata kelola kelembagaan yang profesional, tertib, dan akuntabel,” ujar Yusril.
