Dalam struktur Satgas, Menko Polkam berperan sebagai Tim Pengarah khususnya pada bidang komunikasi publik dan tata kelola pemerintahan, bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala BAKOM, Menteri PANRB, serta Wakil Menteri Dalam Negeri. Ia juga menekankan pentingnya pendataan dan dokumentasi resmi dalam penyediaan tanah untuk pembangunan hunian tetap agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan bahwa tugas mendesak Satgas adalah percepatan pengelolaan data tunggal yang terintegrasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan.
“Misi utamanya adalah memiliki data tunggal dengan dashboard terintegrasi agar intervensi tepat sasaran dan akuntabel,” kata Pratikno.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa sebanyak 238.783 rumah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Kebutuhan anggaran pembangunan dan perbaikan rumah warga diperkirakan mencapai Rp8,2 triliun dan memerlukan pengawalan ketat.
“Diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pemerintah berharap penguatan koordinasi lintas kementerian dan daerah, ditopang komunikasi publik yang solid dan transparan, dapat mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana secara menyeluruh.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
