Memasuki 2026, tantangan keamanan siber diperkirakan semakin kompleks. Ancaman berbasis kecerdasan artifisial, potensi risiko dari komputasi kuantum, hingga pemanfaatan teknologi deepfake untuk disinformasi berskala luas dinilai akan semakin marak dan sulit dideteksi.
Menurut Djamari, situasi ini menegaskan urgensi penguatan kapasitas nasional dalam menghadapi evolusi ancaman digital. Perlindungan terhadap infrastruktur vital dan informasi strategis negara menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditunda.
Ia juga mendorong jajaran BSSN untuk bergerak cepat melalui peningkatan kolaborasi lintas lembaga, penguatan koordinasi nasional, serta penumbuhan semangat nasionalisme. Dengan peran strategisnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BSSN diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan siber dan kedaulatan digital Indonesia.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
