TAJUKNASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menerima audiensi Pemerintah Provinsi Maluku dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku untuk membahas tiga program strategis pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku.
Dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemenko, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memimpin langsung delegasi Pemprov Maluku yang juga dihadiri Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun dan Sekda Sadali Ie. Sementara dari BPJN Maluku hadir Kepala Balai Moch Iqbal Tamher, Kasatker PJN 1 Abdul Hamid Payapo, dan Kasatker PJN 2 Toce Leuwol.
Tiga agenda utama yang dibahas meliputi: dukungan pembangunan Maluku Integrated Port, program Coastal City untuk Kota Ambon, serta penguatan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh wilayah Maluku.
“Sebagai provinsi kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang besar, Maluku memerlukan konektivitas laut yang kuat. Salah satu langkah strategisnya adalah pengembangan Maluku Integrated Port, yang sudah masuk dalam RPJMN 2025–2029 sebagai Proyek Strategis Nasional,” ujar Menko AHY dalam pernyataan resmi yang juga disampaikan melalui akun media sosialnya.
Menko AHY menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan yang merata dari barat hingga timur Indonesia. “Maluku tentu menjadi bagian penting dari fokus pembangunan nasional untuk enam bulan pertama pemerintahan ini,” tegasnya.
Siaran pers BPJN Maluku pada Rabu (30/4/2025) menyebutkan bahwa kolaborasi antara Pemprov Maluku dan Kementerian PUPR mendapatkan sambutan positif dari Menko AHY. Ia juga didampingi sejumlah deputi yang fokus pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Melalui program ini, pemerintah berharap terjadi peningkatan aksesibilitas dan efisiensi logistik, terutama dalam menurunkan biaya mobilisasi barang hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan. “Dengan infrastruktur yang lebih baik, harga angkut bisa ditekan, produktivitas meningkat, dan ekonomi masyarakat Maluku akan ikut tumbuh,” ujar Gubernur Lewerissa dalam pertemuan tersebut.
Langkah koordinatif ini diharapkan menjadi titik awal percepatan pembangunan di Indonesia Timur, sekaligus wujud nyata pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
