Tajukpolitik – Deklarasi Koalisi Perubahan yang digagas Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat batal dilakukan pada 10 November 2022. Pembatalan ini karena sejumlah alasan.
“Politik oligarki, karena high cost-nya gede, mau nggak mau, kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran dikit, kami lagi lawan oligarki, ini nggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita, makanya kita lagi menggalang format gerakan,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam diskusi ‘Menakar Proses Kandidat Capres 2024 dan Siapa Paling Berpeluang?’, di Kantor KMI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11).
Mardani menjelaskan ada empat subtansi yang menjadi pembahasan sebelum melakukan deklarasi. Empat hal itu adalah platform pembangunan, strategi pemenangan, capres-cawapres dan kandidat kabinet.
“Jadi, platform pembangunan kita, strategi pemenangan dan line up kabinet, baru capres cawapres, 4 ini kita deklarasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut bahwa pelaksanaan deklarasi Koalisi Perubahan membutuhkan waktu persiapan.
Menurut Herzaky, ada harapan besar dari masyarakat yang kini ditumpukan kepada Koalisi Perubahan. Rakyat menantikan koalisi itu terbentuk serta mewujudkan perubahan dan perbaikan di negeri ini.
“Rakyat sudah lelah terus didera kenaikan harga-harga, dari harga barang kebutuhan sehari-hari, bahan bakar minyak, listrik, gas, sedangkan penghasilan mereka tidak kunjung meningkat. Kesulitan ekonomi benar-benar rakyat rasakan dalam dua tahun terakhir ini,” ucapnya, Rabu (9/11).
Namun deklarasi koalisi masih membutuhkan kesepakatan menyeluruh, termasuk soal bentuk perubahan yang dikehendaki dan cara mewujudkan itu. Herzaky menyebut hal itu terus dijajaki oleh tim kecil yang terdiri dari perwakilan Demokrat, NasDem dan PKS.
Terkait, peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, peresmian Koalisi Perubahan hanya menunggu waktu. Jika pun calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan kelak bukan berasal dari kader Demokrat dan PKS, menurut Bawono, kecil kemungkinan kedua partai meninggalkan rencana koalisi.
“Partai Demokrat dan PKS tidak akan lari dari rencana Koalisi Perubahan ini meskipun nanti kader mereka tidak menjadi cawapres Anies Baswedan,” kata Bawono, Kamis (10/11).
