TAJUKNASIONAL.COM — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat memulihkan fasilitas publik yang rusak akibat aksi penyampaian aspirasi masyarakat pada akhir Agustus 2025 lalu. Salah satu yang menjadi prioritas adalah Wisma MPR RI di Bandung, yang mengalami kerusakan cukup parah pada 29–30 Agustus 2025.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto jelas: rehabilitasi harus segera dilakukan agar fungsi fasilitas publik tetap berjalan. “Instruksi Presiden tegas, cepat, dan tepat. Karena itu kami segera melakukan klasifikasi tingkat kerusakan—ringan, sedang, berat, hingga perlu rehabilitasi total,” ujarnya.
Tindak lanjut itu dilakukan melalui tinjauan lapangan pada Selasa (9/9/2025) oleh Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana, didampingi Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Barat serta Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan (BTBGPL). Hasil identifikasi menunjukkan, bangunan cagar budaya mengalami kerusakan sedang, bangunan non-cagar budaya rusak ringan, sementara sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) justru paling terdampak karena kebakaran.
“Karena statusnya cagar budaya kelas A, pemulihan harus hati-hati dan tetap menjaga keaslian bangunan. Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan agar rehabilitasi sesuai kaidah,” jelas Dewi.
Rehabilitasi diperkirakan menelan anggaran Rp12,9 miliar dan ditargetkan rampung pada akhir 2026. Selain Wisma MPR, Kementerian PU juga akan menangani Gedung DPRD Cirebon dengan alokasi sekitar Rp9,5 miliar. Secara nasional, program ini mencakup 43 unit gedung di 15 kabupaten/kota pada enam provinsi.
“Kami ingin memastikan bahwa rehabilitasi tidak sekadar memulihkan fungsi, tetapi juga meningkatkan ketahanan bangunan. Warisan budaya harus tetap terjaga, sekaligus adaptif dengan kebutuhan masa kini,” tandas Dewi.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
