TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pelaksanaan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Tahun 2025 berjalan optimal, objektif, dan akuntabel.
Penguatan koordinasi tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Mengawal Pelaksanaan Pengukuran IDI Provinsi 2025 yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Kegiatan ini diikuti Tim IDI Pusat, jajaran Kementerian Dalam Negeri, serta kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh provinsi.
Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam Haryadi menegaskan bahwa IDI merupakan indikator strategis dalam pembangunan politik nasional dan daerah.
“IDI tidak hanya menjadi indikator pembangunan politik dalam RPJPN dan RPJMN, tetapi juga telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama gubernur. Karena itu, pengukuran IDI 2025 harus dilaksanakan secara maksimal, objektif, dan bertanggung jawab,” ujar Haryadi.
Baca Juga: Kemenko Polkam Respons Aktivitas Kapal China di Laut Natuna, Ini Langkahnya
Ia menjelaskan, pengukuran IDI 2025 dilaksanakan di 38 provinsi, termasuk empat daerah otonomi baru yang untuk pertama kalinya masuk dalam cakupan penilaian. Saat ini, proses pengukuran telah memasuki tahap verifikasi data dan dokumen di tingkat provinsi, dengan 20 provinsi dilaporkan telah melengkapi seluruh data yang dibutuhkan.
Menurut Haryadi, komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penentu dalam menjaga kualitas hasil pengukuran IDI, di tengah dinamika demokrasi yang terus berkembang.
“Sinergi antara Kelompok Kerja IDI Pusat dan Provinsi, serta komitmen unsur sumber data, menjadi kunci agar hasil IDI 2025 benar-benar mencerminkan kondisi demokrasi yang sesungguhnya,” katanya.
Tahapan pengukuran IDI selanjutnya akan dilanjutkan melalui Focus Group Discussion (FGD) di tingkat provinsi pada 2–14 Februari 2026, dengan target penyelesaian pengukuran secara nasional pada Maret 2026. Kemenko Polkam berharap hasil IDI 2025 dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih presisi dalam memperkuat demokrasi Indonesia secara berkelanjutan.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
