TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga) guna memastikan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga berjalan terpadu sebagai fondasi pembangunan manusia berkelanjutan.
Penguatan koordinasi tersebut mengemuka dalam audiensi Kemendukbangga dengan Kemenko PMK di Jakarta, Kamis (30/1/2026).
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Wihaji menyampaikan rencana penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada awal Februari 2026. Rakornas tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas demografi serta ketahanan keluarga sebagai basis pengelolaan bonus demografi jangka panjang.
“Pengelolaan kependudukan tidak hanya berbicara soal jumlah penduduk, tetapi juga memastikan stabilitas demografi dan ketahanan keluarga sebagai basis pembangunan nasional,” ujar Wihaji.
Baca Juga: Menko Pratikno Resmikan 273 Huntara Pascabencana di Sumatra Barat
Selain Rakornas, Wihaji memaparkan implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang diukur melalui 30 indikator kinerja daerah dan disertai insentif fiskal bagi daerah yang memenuhi target. Ia juga menyampaikan capaian program distribusi Makanan Pendamping Gizi (MPG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang telah menjangkau sekitar 3,2 juta penerima manfaat per hari hingga Januari 2026.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa isu kependudukan dan pembangunan keluarga berkaitan erat dengan agenda strategis pembangunan manusia, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga lingkungan hidup.
“Kunci intervensi pembangunan manusia adalah data yang terintegrasi dan koordinasi yang kuat antar-kementerian agar kebijakan benar-benar presisi,” kata Pratikno.
