TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Situasi akhir tahun yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan konsumsi dianggap menjadi momentum krusial dalam menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal IV.
Hal tersebut menjadi fokus utama Rapat Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang digelar di Jakarta, Rabu (26/11). Pemerintah menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja kementerian/lembaga sebagai pendorong pertumbuhan jangka pendek, sejalan dengan akselerasi Program Prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, listrik pedesaan, dan penguatan kampung nelayan. Selain program reguler, Pemerintah juga terus memacu stimulus ekonomi melalui paket kebijakan 8+4+5 dan BLT Kesra.
Baca Juga: Menko Perekonomian Airlangga Dorong TCTP Pacu Target Pertumbuhan Ekonomi 8% 2029
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa rapat Satgas memonitor kesiapan kebijakan pendukung pertumbuhan dan pelayanan publik menjelang Nataru. “Kami memonitor realisasi belanja dan kebijakan pendorong pertumbuhan ekonomi di Kuartal IV serta persiapan Nataru,” ujarnya dalam konferensi pers.
Menjelang libur panjang, Pemerintah menyiapkan insentif transportasi untuk mendukung kelancaran arus masyarakat. Program diskon tarif transportasi mencakup kereta api, angkutan laut, penyeberangan, dan tiket pesawat, termasuk rencana diskon tarif tol. “Diskon tarif tol diberlakukan 22, 23, dan 31 Desember, sebesar 10–20% di 26 ruas jalan tol,” tambah Airlangga.
Pemerintah juga memproyeksikan peningkatan signifikan aktivitas wisata dengan penyelenggaraan 244 event nasional dan internasional sepanjang Desember 2025 – Januari 2026. Pergerakan wisatawan domestik diperkirakan mencapai 100 juta perjalanan, sementara kunjungan wisatawan mancanegara pada Desember ditargetkan 1,3 juta orang, yang diharapkan memperkuat konsumsi daerah.
Selain sektor pariwisata, Pemerintah mendorong belanja masyarakat melalui Harbolnas 12.12, Indonesia Great Sale, dan EPIC Sale, yang diperkirakan menghasilkan transaksi besar untuk UMKM dan produk lokal. Pada saat yang sama, stimulus perumahan dipastikan berlanjut pada 2026 melalui FLPP 350 ribu unit, BSPS 400 ribu rumah, PPN DTP 100%, serta KUR Perumahan sebagai bagian Program 3 Juta Rumah.
Untuk meningkatkan kepastian usaha, Pemerintah mempercepat implementasi ekosistem perizinan melalui PP No. 28/2025 dan pembaruan OSS RBA, yang diharapkan menarik investasi baru dan memperkuat fondasi pertumbuhan 2026.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
