Bramantyo menekankan pentingnya sinergi antara OPI dan agenda nasional keterbukaan pemerintahan, serta perlunya partisipasi aktif masyarakat sipil. Ia juga mengingatkan agar Jabar belajar dari pengalaman Bojonegoro, yang gagal mempertahankan status OGP local akibat minimnya keberlanjutan program.
“Diperlukan political will yang kuat dan payung hukum yang jelas agar semangat keterbukaan tidak berhenti di tengah jalan,” tegasnya.
Ia berharap Jawa Barat dapat menjadi model praktik baik yang menginspirasi daerah lain untuk bergabung dalam gerakan keterbukaan global ini.
