“Kita bisa menyebutnya efisiensi korporasi, tapi dampaknya bisa berupa penggusuran mitra, pemutusan hubungan sepihak, dan penurunan insentif yang selama ini menopang ekonomi digital informal,” ujarnya.
Tak hanya soal pasar, Hanif juga menyoroti kekuatan data yang bisa terkonsentrasi dalam satu entitas pascamerger. Menurutnya, penguasaan data pengguna, transaksi, dan pola konsumsi dapat memberi kekuatan ekonomi dan politik yang sangat besar kepada satu perusahaan.
“Yang menguasai data akan mengatur arah pasar. Kalau tidak ada batasnya, maka kita menciptakan ketergantungan digital baru yang rawan disalahgunakan,” tambah anggota Fraksi PKB ini.
Hanif Dhakiri meminta agar lembaga seperti KPPU, OJK, hingga Bank Indonesia tidak hanya bereaksi setelah terjadi konsolidasi, melainkan sejak awal harus melakukan kajian dan intervensi bila perlu.
“Jangan menunggu bencana dulu baru kita bertindak. Struktur pasar harus dijaga sejak dini agar tetap sehat dan kompetitif,” ujarnya.
Komisi XI DPR RI, menurut Hanif, akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan seluruh proses berjalan transparan serta berpihak pada kepentingan rakyat.
“Merger bukan hal yang salah, tapi harus ada batasan agar tidak menimbulkan ketimpangan. Negara wajib hadir, bukan hanya untuk mengatur bisnis besar, tapi melindungi yang kecil agar tetap bisa tumbuh,” pungkas Hanif.
