TAJUKNASIONAL.COM – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mendesak agar kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia kembali berpijak pada prinsip kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem, bukan semata mengejar keuntungan finansial. Ia menilai saat ini kecenderungan pengelolaan hutan—termasuk oleh BUMN seperti Perhutani—masih terlalu berorientasi pada komersialisasi.
“Perhutani bukan perusahaan yang semestinya dibebani target laba layaknya BUMN lain. Fungsi ekologis hutan, khususnya di Pulau Jawa, jauh lebih penting dan bernilai jangka panjang,” tegas Firman dalam keterangannya, Selasa (20/5/2025).
Firman menyoroti kebijakan pemerintah yang terus menuntut margin keuntungan dari BUMN kehutanan, padahal lahan yang dikelola seperti hutan jati, memiliki keterbatasan dalam aspek produksi komersial.
“Dengan hanya mengelola pohon jati, bagaimana mungkin Perhutani bisa menyetor profit signifikan setiap tahun? Ini kebijakan yang tidak nyambung dengan fungsi konservasi,” katanya.
Ia juga menyoroti dampak negatif dari alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dalam kerangka reforma agraria. Firman menyebut langkah ini sebagai bentuk pengabaian ekologi dan menyarankan agar program penguatan ketahanan pangan dilakukan tanpa mengorbankan kawasan hutan.
