TAJUKNASIONAL.COM Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya, hal tersebut dapat diwujudkan dengan optimalisasi alokasi mandatory spending sektor pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pernyataan itu disampaikan Sabam saat kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) ke Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (6/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi X DPR RI berdialog dengan sejumlah perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta untuk menyerap aspirasi serta masukan terhadap draf RUU Sisdiknas.
Baca Juga: Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron Buka Rakerda Riau: Mesin Partai Harus Bergerak untuk Rakyat
Soroti Disparitas Pendidikan Antarwilayah
Sabam mengungkapkan bahwa ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah masih menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. Ia mencontohkan, angka partisipasi kuliah di Provinsi Kalimantan Tengah baru mencapai 27 persen, jauh di bawah rata-rata nasional.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Bisa jadi karena instrumennya belum mendukung, sehingga disparitas kualitas pendidikan antara daerah satu dengan yang lain masih jauh,” ujar Sabam.
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menilai, pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan yang maksimal dapat menjadi solusi nyata untuk mempersempit kesenjangan pendidikan antarwilayah.
Partai Demokrat Dorong Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendidikan
Lebih lanjut, Sabam menegaskan bahwa mandatory spending sebesar 20 persen sesuai amanat undang-undang semestinya digunakan secara efektif untuk revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di seluruh jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
“Logikanya, kalau mandatory spending itu sesuai undang-undang sebesar 20 persen, maka seharusnya dana itu terdistribusi untuk mendukung pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Jangan sampai masih ada fasilitas pendidikan yang tidak memadai,” tegasnya.
