“Kita ini daerah supermarket bencana dan tidak pernah putus. Belum selesai satu daerah, sudah muncul bencana di daerah lain,” katanya.
Husni menekankan, BNPB harus diposisikan sebagai pemimpin utama yang mampu mengintegrasikan seluruh unsur kebencanaan, mulai dari TNI, Polri, kementerian teknis, hingga BMKG.
Ia berharap revisi UU Penanggulangan Kebencanaan dapat masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
“Mudah-mudahan tahun 2026 bisa masuk Prolegnas dan dibahas lebih cepat, karena penguatan sistem kebencanaan ini sangat mendesak,” pungkasnya.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
