“Setiap kebijakan yang berpotensi membebani keuangan negara wajib melalui audit menyeluruh, pengawasan DPR, dan dasar hukum yang jelas. DPR harus memastikan bahwa setiap proyek benar-benar memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi bangsa, bukan menjadi beban baru bagi generasi berikutnya,” pungkasnya.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
