“Jangan hanya menyasar sekolah dan kampus, tapi libatkan masyarakat di pesisir yang berada langsung di jalur peredaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya operasi terpadu lintas lembaga, melibatkan tidak hanya BNN tetapi juga aparat penegak hukum lainnya. Menurutnya, peredaran narkoba adalah bentuk ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahkan mengingatkannya pada sejarah Perang Candu.
Sudding mengungkap keprihatinan atas besarnya perputaran dana dari bisnis narkoba yang mencapai Rp 500 triliun, dan meminta BNN untuk memperkuat kerja sama dengan PPATK dalam menelusuri aliran dana serta menerapkan pencucian uang (TPPU) terhadap pelaku dan pihak-pihak terdekat.
“Lacak sampai ke keluarganya. Uangnya sangat besar, jangan sampai lolos,” ujarnya.
Ia juga menyoroti mulai maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar usia sekolah dasar. Sudding menyarankan agar kampanye edukasi seperti Mars Bahaya Narkoba kembali digaungkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari pendidikan dini.
Selain itu, ia meminta BNN menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang bukti narkoba yang telah disita. Hal ini dinilai penting agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kebocoran barang bukti yang bisa kembali beredar di pasar gelap.
“Komisi III akan mengawal agar barang bukti dikelola secara akuntabel, serta mendorong pemanfaatan aset sitaan bersama DJKN dan KPK,” tegasnya.
Kepala BNN Marthinus Hukom mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan 10 wilayah rawan penyelundupan narkotika di Indonesia. Wilayah tersebut mencakup Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, serta seluruh garis pantai di sisi barat Sulawesi.
Dengan semakin kompleksnya modus penyelundupan narkoba, BNN dan DPR sepakat bahwa perlindungan terhadap perairan Indonesia dari kejahatan narkotika harus menjadi agenda prioritas nasional.
