“Kami mohon, jadilah institusi yang dipercaya rakyat, bukan ditakuti atau dianggap jadi bagian dari masalah. Kalau BPN tidak berbenah, kasus seperti Mbah Tupon akan terus muncul dan kepercayaan publik akan makin luntur,” ujarnya.
Ia juga mendesak agar Kementerian ATR/BPN secara rutin menggelar evaluasi dan pengawasan internal, serta memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah. Menurutnya, pembenahan sikap petugas di lapangan sangat krusial agar reformasi agraria tidak hanya menjadi slogan.
“Setiap rapat koordinasi, kepala kanwil harus mengingatkan jajarannya agar bekerja dengan hati, bukan hanya dengan logika administrasi. Kita butuh aparatur yang punya rasa, bukan sekadar tanda tangan,” pungkasnya.
