TAJUKNASIONAL.COM – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar, Jamaludin Malik, mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk segera memperbaiki tata kelola sampah sekaligus memperkuat sistem peringatan dini banjir.
Peringatan BMKG terkait musim hujan ekstrem 2025–2026, ditambah persoalan sampah yang memperburuk banjir di Bali, menurutnya harus dijawab dengan kebijakan konkret yang terintegrasi dan berbasis teknologi.
“Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya. Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional,” tegas Jamaludin Malik, Rabu (17/9/2025).
BMKG sebelumnya memproyeksikan puncak hujan akan datang dalam dua fase besar: November–Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan, serta Januari–Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Baca Juga: Mukhtarudin, Politikus Golkar dari Pangkalan Bun yang Kini Menjabat Menteri P2MI
Intensitas hujan diperkirakan melonjak drastis, di mana curah hujan yang biasanya turun dalam sebulan bisa saja terjadi hanya dalam satu hari.
Jamaludin mengingatkan bahwa dampak banjir bukan hanya kerusakan fisik, tapi juga kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Ia menyoroti kondisi Bali yang kini menghadapi akumulasi sampah di sungai hingga pantai. Hal tersebut telah menimbulkan kerusakan ekosistem, mengganggu pariwisata, bahkan memakan korban jiwa.
Karena itu, Jamaludin meminta langkah nyata dari pemerintah.
“Pemerintah harus mendorong integrasi data BMKG, BPBD, dan KLH untuk memperkuat early warning system. Di sisi lain, tata kelola sampah berbasis teknologi dan ekonomi sirkular perlu jadi prioritas APBN 2026, agar adaptasi perubahan iklim tidak hanya jargon, tetapi melindungi masyarakat dan perekonomian nasional,” jelasnya.
