“Kita bisa belajar dari keberhasilan SD INPRES di masa lalu. Sekolah Rakyat bisa jadi versi modernnya, tapi lebih tajam menyasar kelompok masyarakat paling miskin,” tegasnya.
Politikus Demokrat ini mengingatkan bahwa sekitar 5,3 juta warga Indonesia masih tergolong miskin ekstrem per Maret 2024, menurut data BPS. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat harus diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan yang berulang lintas generasi.
Achmad juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mengingat Sekolah Rakyat menyentuh aspek pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Ia mendorong agar sistem yang dikembangkan tak hanya menarget capaian akademik, tapi juga nilai-nilai karakter dan kecintaan terhadap Tanah Air.
Di sisi anggaran, ia meminta pemerintah mengelola dana program ini secara transparan dan akuntabel, mengingat besarnya skala intervensi terhadap kelompok masyarakat paling rentan.
“Ini bukan proyek biasa. Ini soal masa depan anak-anak dari keluarga yang selama ini terpinggirkan. Jangan sampai jadi program musiman,” pungkas Achmad.
