TajukNasional Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan bahwa perencanaan tata ruang merupakan elemen fundamental dalam pembangunan berkelanjutan. Tata ruang yang baik tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan tetapi juga memastikan pembangunan memperhitungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
“Tata ruang memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi zona rawan bencana, mengurangi kerentanan infrastruktur, serta memastikan infrastruktur vital tidak berada di wilayah berisiko tinggi,” ujar Ossy.
Selain itu, tata ruang yang efektif dapat memitigasi dampak bencana, mendorong pembangunan berkelanjutan, menyelamatkan nyawa, mencegah kerugian ekonomi, serta meningkatkan kapasitas lokal dalam respons dan pemulihan. Lebih jauh, perencanaan ini juga berkontribusi dalam menumbuhkan budaya keselamatan dan ketahanan masyarakat.
Dalam implementasinya, perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kebijakan, kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan data dan teknologi, serta minimnya partisipasi masyarakat. Selain itu, tekanan pembangunan ekonomi dan keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan utama.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Wamen Ossy Dermawan menekankan pentingnya langkah-langkah strategis, antara lain:
- Memperkuat koordinasi lintas lembaga.
- Memanfaatkan teknologi dan data untuk analisis tata ruang.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan tata ruang.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kebijakan tata ruang.
- Mengintegrasikan kebijakan tata ruang dengan regulasi lainnya.
- Menguatkan mekanisme pengendalian dan penertiban tata ruang.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menambahkan bahwa penerapan Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang (One Spatial Planning Policy) dapat menjadi solusi dalam mengatasi potensi rawan bencana dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang.
“Setiap wilayah memiliki potensi yang harus dikelola secara makro, bukan hanya dalam lingkup mikro. Dengan kebijakan satu tata ruang, kita bisa melihat keselarasan tata ruang secara lebih utuh dan mencegah tumpang tindih regulasi,” jelas Nusron.
Ia menegaskan bahwa selama ini tata ruang dikelola oleh berbagai otoritas yang terpisah, menyebabkan ketidaksesuaian dalam perencanaan dan eksekusi. Dengan menyatukan kebijakan tata ruang dalam satu sistem terpadu, pemerintah dapat menciptakan perencanaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
