TAJUKNASIONAL.COM Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Tedi Bharata, menegaskan bahwa program perampingan jumlah BUMN yang dicanangkan pemerintah akan tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Tedi, kebijakan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan.
“(Soal perampingan jumlah BUMN) tetap berjalan, tapi tentunya semua stakeholder kita libatkan. Karyawan tentu harus menjadi pusat perhatian,” ujar Tedi saat peluncuran Pameran Jurnalistik dan Buku Haluan Merah Putih di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana besar untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 entitas menjadi 200 hingga 240 perusahaan.
Langkah ini diambil demi meningkatkan efisiensi dan memperkuat rasio profitabilitas atau Return on Asset (RoA) BUMN.
Tedi menjelaskan, pernyataan Presiden tersebut merupakan dorongan agar BUMN mampu bertransformasi secara menyeluruh, baik dari sisi manajemen, keuangan, maupun kontribusi sosial.
“Harapan besar dari Pak Presiden adalah agar BUMN bekerja lebih baik, lebih maju, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh pegawai BUMN perlu memahami amanah tersebut dengan meningkatkan kinerja dan menyesuaikan target Key Performance Indicator (KPI) mereka.
“Kontribusi BUMN, baik finansial maupun sosial, harus lebih besar lagi. Itu amanah dari Presiden,” imbuh Tedi.
Selain efisiensi, pemerintah juga mendorong agar setiap BUMN fokus pada bisnis intinya (core business). Dengan demikian, perusahaan pelat merah dapat bersaing di tingkat global tanpa kehilangan arah strategis.
Baca Juga: Luhut Sebut WNA di Direksi Garuda Indonesia Bikin BUMN Lebih Transparan dan Efisien
Presiden Prabowo sendiri sebelumnya telah memberikan instruksi langsung kepada CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, untuk memimpin proses rasionalisasi tersebut.
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk memangkas jumlah BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230,” kata Prabowo.
