TajukNasional Pemerintah menegaskan komitmen dalam melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di pesisir utara Jawa guna mengantisipasi dampak penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi risiko banjir di Jakarta serta wilayah sekitarnya.
Dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pembangunan Giant Sea Wall yang digelar di Jakarta, Rabu (19/3/2025), Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa proyek ini merupakan bagian dari strategi pengendalian banjir yang telah dirancang sejak 2016 melalui kerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan. Proyek ini mencakup pembangunan tanggul laut dari Cilegon hingga Gresik dengan total panjang mencapai 946 km.
“Kami telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, proyek ini dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan penambahan panjang 33,54 km,” ujar Menteri Dody.
Untuk tahap selanjutnya, yakni pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km, Kementerian PU masih melakukan kajian pembiayaan dan studi kelayakan. Menteri Dody menjelaskan bahwa desain tanggul akan mempertimbangkan dua opsi, yakni Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disusun Kementerian PU pada 2020 atau Masterplan 2016 dari Bappenas. Selain Jakarta, proyek tanggul laut juga diintegrasikan dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour di Jawa Tengah.
Menteri Dody menekankan bahwa pembangunan tanggul laut harus berjalan selaras dengan program penyediaan air bersih melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur serta pengelolaan limbah di muara sungai melalui pembangunan Jakarta Sewerage System.
“Pengendalian banjir harus diimbangi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak lagi bergantung pada air tanah, yang menjadi penyebab utama penurunan muka tanah dan meningkatkan risiko banjir. Giant Sea Wall merupakan bagian dari solusi menyeluruh, dan kami berharap proyek ini dapat segera terealisasi demi keberlanjutan lingkungan,” jelas Menteri Dody.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya pendekatan sistematis dan kerja sama lintas pihak dalam upaya penanggulangan banjir dan perlindungan pesisir.
“Penanggulangan banjir harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kami akan memastikan semua pemangku kepentingan mendiskusikan desain, skema pembiayaan, serta kerja sama terbaik agar proyek ini dapat berjalan dengan lancar,” ujar Menko AHY.
Menko AHY juga menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut adalah langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari bencana lingkungan yang semakin kompleks. “Kemenko IPK akan terus mengawal proyek ini agar sesuai target dan menciptakan wilayah pesisir yang lebih aman dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam rapat koordinasi ini, hadir pula sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian PU, termasuk Direktur Jenderal Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Rachman Arief Dienaputra, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Bob Arthur Lombogia, Staf Khusus Menteri Bidang Sumber Daya Air dan Kerja Sama Internasional Arie Setiadi Moerwanto, serta Staf Khusus Menteri Bidang Teknologi dan Kepatuhan Intern Syamsul Bachri Yusuf.
