TAJUKNASIONAL.COM Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung melalui DPRD.
Sikap tersebut ditegaskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP yang digelar di Ancol, Jakarta, pada 10–12 Januari 2025.
Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaludin, mengatakan Rakernas I PDIP menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung melalui pilkada.
Menurutnya, pilkada langsung merupakan fondasi utama demokrasi yang memberikan legitimasi kuat bagi kepala daerah terpilih.
“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” ujar Jamaludin saat membacakan rekomendasi eksternal Rakernas I PDIP, Senin (12/1).
Baca Juga: FX Rudy Mundur dari Plt Ketua PDIP Jateng, Dinamika Internal Kandang Banteng Disorot
Selain menolak pilkada tidak langsung, PDIP juga mendorong reformasi sistem pilkada agar lebih efisien dan berbiaya rendah.
Beberapa langkah yang diusulkan antara lain penerapan sistem e-voting, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang, serta pencegahan mahar politik dalam proses pencalonan kepala daerah.
“PDIP juga menekankan pembatasan biaya kampanye serta pentingnya profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu,” kata Jamaludin.
Lebih jauh, PDIP menilai reformasi sistem politik nasional harus berjalan seiring dengan reformasi sistem hukum yang berkeadilan.
Jamaludin menyebut partainya mendorong penyederhanaan sistem multipartai sebagai penguatan sistem presidensial di Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan sikap politik resmi partai terkait berbagai isu strategis nasional, termasuk polemik pilkada melalui DPRD.
Baca Juga: Legislator PDIP Kritisi Wacana Redenominasi Menkeu Purbaya, Kebijakan Hapus 3 Angka Nol Rupiah
“Sikap politik ini merupakan hasil kajian internal partai selama Rakernas di Ancol,” ujar Hasto.
Ia menambahkan, Rakernas juga membahas isu pemerintahan, kerakyatan, pemenangan pemilu, hingga lingkungan hidup dan mitigasi bencana sebagai respons atas krisis ekologis yang kian serius.
